Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. |
Lumajang - pada akhir tahun 2023 yang akan datang, sebanyak 600 guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Lumajang memasuki masa purna tugas.
Akibatnya, makin banyak sekolah negeri yang kehilangan tenaga pengajar. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan 603 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri, Pemkab Lumajang butuh sekitar 3.000 guru.
Selama ini, aktivitas belajar mengajar di sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang itu paling banyak dibantu guru tidak tetap.
“Kadang satu sekolah itu hanya ada dua sampai empat (guru) ASN saja, sisanya kan tenaga honorer untuk bisa mengajar anak segitu banyaknya", kata Herwanto Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang kepada awak media, Selasa (26-07-2022).
Herwanto menjelaskan, bahwa sebanyak 1.129 guru lolos seleksi passing grade 1 dan 2 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2021. Sayangnya, kuota saat itu hanya 284 orang. Sehingga, masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi PPPK.
Dilain pihak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang Taufik Hidayat mengatakan,bahwa tahun ini permintaan pengadaan guru sangat minim.
Sebab, Pemkab Lumajang perlu melakukan kalkulasi kebutuhan tenaga teknis lain karena APBD tidak boleh mengeluarkan anggaran lebih dari 30 persen untuk belanja pegawai.
Kendati demikian, Taufiq memastikan kuota terbanyak yang diusulkan Pemkab lumajang dalam 608 formasi PPPK berasal dari tenaga pendidik.
Untuk diketahui, jumlah guru honorer di Kabupaten Lumajang mencapai 10.208. Mereka mengajar di PAUD, TK, SD dan SMP Negeri maupun swasta.
"Setelah kami hitung, ternyata kita hanya bisa bayar yang berstatus K2, tapi rekrutmen PPPK nanti banyak dari pendidik", pungkasnya. (Her)