 |
| Bolo Dewan menyapa di Bangil Pasuruan. |
Pasuruan - Bangill adalah ibukota Kabupaten Pasuruan, namun permasalahan sangat kompleks, setelah ditetapkan Bangil sebagai ibukota, terpaksa semua perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan pindah ke wilayah Raci Bangil.
Persiapan Bangil sebagai ibukota Pasuruan sudah dimulai tapi masih banyak fasilitas-fasilitas umum yang memerlukan perbaikan, karena Bangil identik dengan banjir dan Tata ruang kota yang masih semrawut.
Dalam kegiatan "Bolo Dewan Menyapa, Pasuruan Bicara", yang digagas wakil DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo, F-Gerindra, melaksanakan kegiatan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Rabu (7/12/2022).
Dalam forum kali ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, dan memberikan masukan dalam mengatasi masalah banjir dan penanganannya dalam darurat kebencanaan.
Dalam sambutanya, Rusdi Sutejo, menuturkan dalam forum kali ini dirinya sengaja untuk mengundang Dinas SDA/TR, Dinas BPBD dan Dinas Sosial, karena ketiga unsur Dinas tersebut ada keterkaitan dalam penanganan masalah banjir di wilayah Bangil.
"Penanganan temporer sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir di Bangil, menurut saya, diperlukan shelter-shelter permanen yang lengkapi logistiknya di titik-titik daerah yang menjadi langganan banjir, agar penanganan banjir lebih cepat dilakukan, harapan saya, forum ini bisa mencari solusi bersama masyarakat dan pemerintah daerah, agar penanganan banjir di bangil bisa diatasi secara permanen," kata dia.
Selain itu, Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, FPKB, Sa'ad Muafi juga menambahkan, penanganan banjir di kabupaten Pasuruan, tidak cukup hanya duduk bersama, diperlukan konsep yang jelas untuk mengatasinya, juga membangun kembali hubungan sosial dan komunikasi yang baik, antara masyarakat dan Pemerintah, dari tingkat RT sampai Bupati.
"Diperlukannya Grand Desain, untuk mengkaji kembali saluran irigasi dari hulu ke hilir, agar bisa dianalisis titik-titik mana yang menjadi skala prioritas," ujarnya.
Harapan masyarakat, permasalahan banjir di kabupaten Pasuruan melalui aspirasinya di forum ini, bisa didengar dan dicatat oleh anggota dewan serta instansi terkait yakni Dinas BPBD, Dinsos dan SDA/TR, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan saluran irigasi serta normalisasi sungai yang sangat urgen dilaksanakan, agar permasalahan banjir di kabupaten Pasuruan bisa teratasi. (Saf/Muh)
