 |
| Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang |
Lumajang - Untuk menutupi ketidakmampuan mengembangkan potensi wisata di daerahnya, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lumajang disebut-sebut kerap mengkambing hitamkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutupi ketidakmampuan mengelola sektor wisata.
Sebelumnya, kritik terbuka sempat dilontarkan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dan beberapa hari kemudian Wakil Ketua DPRD Lumajang menyampaikan kritik serupa, bahkan meminta Dinas Pariwisata menunjukkan inovasinya untuk menggenjot sektor wisata.
Kritik pedas tersebut dilontarkan secara terang-terangan oleh Wakil Ketua DPRD Lumajang Bukasan, dinyatakannya bahwa Dinas Pariwisata merupakan tumpuan utama untuk mengembangkan destinasi wisata, yang disertai inovasi dan kreasi. Tanpa inovasi, jangan harap sektor wisata di Lumajang berkembang seperti yang diharapkan.
Menurutnya, Dinas Pariwisata perlu merubah strategi dalam pengembangan pariwisata, sehingga visi besar pariwisata di Kabupaten Lumajang dapat tercapai dan terus berjalan sesuai dengan program kerja kepala daerahnya.
“Buat satu gerakan inovasi program kegiatan. Petakan mana yang menjadi potensi, kelebihan, hambatan, dan peluang. Bangun kerja sama dengan pihak lain jika anggaran APBD tidak mencukupi. Jangan anggaran APBD yang selalu menjadi kambing hitam”, ungkap Bukasan, Sabtu (25/3/2023).
Bukasan juga menilai, bahwa kinerja Dinas Pariwisata Lumajang masih terlalu eksis di event atau seremonial yang kegiatannya hanya sesaat. Setelah kegiatan, sektor wisata justru mengalami pengurangan kunjungan.
Hingga saat ini, dirinya tidak melihat adanya perkembangan wisata Lumajang yang lebih baik. Justru banyak objek wisata yang nyaris tutup seperti wana wisata Siti Sundari, Sumber Merutu dan sejumlah destinasi yang dikelola oleh Pokdarwis.
“Ya, secara umum kinerja Dinas Pariwisata masih jauh dari harapan kita. Karena disatu sisi, inovasi dan kreasi yang berkaitan dengan potensi wisata itu bisa jadi menarik, bisa tertata dengan baik. Saat ini, masih belum maksimal”, papar politisi PDIP ini.
Menanggapi kritikan pedas itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Haris mengatakan, masukkan dari Bupati dan pimpinan DPRD tersebut akan menjadi bahan evaluasi.
“Apa yang disampaikan Wakil Ketua DPRD, Pak Bukasan sebagai koreksi dan akan kami perhatikan”, kata Yuli kepada awak media, Selasa (28/3/2023).
Yuli juga menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus berupaya berinovasi dan evaluasi untuk perkembangan wisata di Kabupaten Lumajang.
“Melakukan evaluasi untuk penataan dan pengembangan pariwisata”, ungkapnya singkat.
Ditanya terkait sejumlah catatan DPRD Lumajang tentang Dinas Pariwisata, Yuli berdalih ingin berupaya untuk inovasi yang optimal. “Tujuan kami terus berupaya”, jawabnya.
Diantara beberapa destinasi wisata di Kabupaten Lumajang yang dinilai belum tergali maksimal potensinya, antara lain: sejumlah objek wisata alam Ranu (Ranu Bedali, Ranu Klakah, Ranu Pakis dan Ranu Wurung, red), beberapa obyek wisata pantai di wilayah selatan Kabupaten Lumajang dan juga wana wisata Siti Sundari di Senduro. (Her)
