 |
| Rapat Paripurna DPRD-Pemkab Pasuruan LKPJ Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. |
Pasuruan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan laksanakan rapat paripurna terkait pemaparan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf tahun anggaran (TA) 2022. Kamis (9/3/2023) di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, mengapresiasi atas pendapatan daerah TA 2022 mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 98,5%, atau tercatat Rp 3.352.368.857.852,30.
Irsyad Yusuf menjelaskan, Komposisi realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari PAD 21,9%, pendapatan transfer 76,6% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 1,5%.
"Komposisi ini, sumber pendapatan daerah masih dominan berasal dari transfer," kata Irsyad.
Selanjutnya, Bupati menyampaikan belanja daerah TA 2022 terealisasi/terserap Rp 3.450.040.247.082,16 (91,48%) yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal Rp. 476.867.550.144,71 (90%), Belanja Transfer Rp 617.881.430.831 (99,7%) dan Belanja Tidak Terduga Rp 11.345.474 (39,83%).
Lebih jauh, Irsyad juga memaparkan bahwasannya Pemkab Pasuruan pada TA 2022 kemarin telah menyandang beberapa perhargaan. Irsyad juga menyampaikan jika di tahun 2022 kemarin, sederet penghargaan telah teraih Pemkab Pasuruan. Diantaranya sembilan kali berturut-turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas penilaian laporan keuangan pemerintah daerah, Kemen PPA RI, Digital Innovation Award, Top 45 Inovasi Pelayan Publik, dan Top BUMD Award 2022.
"Penghargaan memang bukan tujuan utama, tapi dapat dijadikan motivasi untuk terus membangun daerah. Saya sampaikan terimakasih kepada Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah bekerja sama dengan baik," imbuhnya.
Atas penghargaan yang di sandang Bupati Pasuruan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM Sudiono Fauzan mengapreasiasi atas hasil kinerja selama ini. Karena Pemkab Pasuruan selalu melibatkan DPRD Kabupaten Pasuruan dalam perancangan pembangunan daerah.
"Hal ini merupakan wujud sinergitas antara pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Pasuruan yang transparan dan akuntabel, serta laporan keuangan yang berkualitas," ujarnya. (Muh)
