NasionalPeristiwa

BPJS Kecualikan Jaminan Pelayanan Bagi Korban Pidana Dan Terorisme

Potret Media – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengecualikan jaminan pelayanan kesehatan bagi para korban tindak kekerasan dan korban terorisme.

Hal ini dilatarbelakangi oleh revisi Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru-baru ini ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam dokuman revisi tersebut, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, pelecehan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang, tidak lagi termasuk dalam jaminan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Selama ini, korban tindak pidana penganiayaan maupun terorisme, dapat dijamin oleh BPJS dengan beberapa persyaratan.

Akan tetapi, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas, menjabarkan pada media, jika pihaknya tak lagi menjamin korban-korban tersebut sebab sudah diatur dalam perundangan tersendiri.

“Di Perkapolri ada ketentuan itu (kesehatan korban tindak pidana dijamin negara)”, ujar Iqbal, pada Jumat (21/09/2018).

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2014 pasal 13 sendiri menyatakan bahwa pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dokter kepolisian.

Korban kekerasan yang dimaksud mencakup korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dewasa dan anak, serta non-KDRT dewasa dan anak.

Sementara bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kategori berat, tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, dijamin mendapat bantuan medis sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sesuai dengan pasal 49 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004, yang menyebut tidak diperkenankannya subsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain, maka pihak BPJS sudah tak lagi bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan bagi korban-korban tindak pidana tersebut. (Jihan)

Tinggalkan Balasan