IntoleransiPeristiwa

Pemkot Segel Tiga Gereja di Jambi

Pemkot Jambi segel tiga gereja (istimewa)

Jambi – Pemerintah Kota Jambi menutup tiga gereja yang berada di Keluharan Kenali Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pada 27 September 2018, pagi.

Penutupan Gereja milik HKI, GMI dan GSJA merupakan tinfak lanjut dari sebuah pertemuan antara FPI, FKUB, MUI, Lembaga Adat Melayu dan pemerintah setempat, dan tidak melibatkan pihak gereja dalam pertemuan tersebut.

Sekretaris Umum PGI, Pdt Gomar Gultom, mengaku prihatin atas aksi penutupan Gereja dan pelarangan ibadah dengan alasan teknis administratif menyangkut perizinan.

“Keprihatinan ini makin mendalam karena Pemerintah setempat yang seharusnya berfungsi untuk memfasilitasu umat beribadah, apa pun agamanya, malah terlibat dalam upaya penyegelan dan pelarangan ibadah di gedung gereja tersebut”, kata Pdt. Gomar dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Pdt. Gomar menuturkan, kebebasan menjalankan ibadah adalah hak konstitusional warga yang dijamin oleh UUD. Dan dalam rangka menjalankan hak konstitusional warga tersebut, tentulah dibutukan tempat untuk beribadah, yang untuk umat Kristen berupa gedung gereja.

“Ketiga jemaat tersebut telah lama memiliki gedung gereja masing-masing. Dan sebagai warga negara yang taat hakum, mereka sudah sejak lama mengupayakan pengurusan IMB rumah ibadah. Namun dengan berbagai alasan yang tak masuk logika hukum, ketiganya sama seperti ratusan gereja di tempat lain, tidak kunjung memperoleh IMB tersebut”, ujarnya.

Pdt. Gomar mengatakan, pemerintah tidak boleh menutup gereja atau melarang kegiatan beribadah hanya karena tekanan dari massa yang dimobilisasi.

“Saya menuntut aparat negara di berbagai aras untuk aktif menjalankan tugasnya memfasilitasi dan melindungi hak-hak mayarakat untuk menjalankan kewajiban ibadahnya, dan jika mendapat penentangan dari masyarakat lain, adalah tugas negara mendidik dan mencerdaskan masyarakat”, ungkapnya.

Pdt. Gomar pun berpesan, agar para pemimpin umat beragama dan pemimpin lembaga masyarakat di berbagai aras, terutama yang berada di Kota Jambi untuk mendidik umatnya beragama dengan cerdas dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, dan tidsk mengedepankan kehendak dengan mengandalkan kekuatan massa dan suara.

“Menurut saya, sudah tak saatnta lagi para pemimpin agama hanya duduk berdiskusi dalam basa-basi lintas iman, tetapi dalam kenyataannya di lapangan, para pemimpin umat membiarkan umatnya berlaku intoleran dan mengandalkan kekuatan suara dan massa yang jauh dari keadaban publik, seraya menistakan hak beribadah umat lain yang sangat hakiki”, pungkasnya. (uar)

Tinggalkan Balasan