NasionalPeristiwa

Terkait Status Bencana Gempa NTB, Ini Penjelasan Mendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) didampingi Gubernur Jatim Soekarwo (kiri) dan Plt Wali Kota Malang Sutiaji (kanan) berbincang di sela-sela melakukan sidak di Pemkot Malang, Jawa Timur, Selasa (31/7). Sidak tersebut dilakukan untuk memberi semangat dan motivasi kerja bagi lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani publik. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/kye/18.

POTRETMEDIA.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menanggapi desakan beberapa pihak terkait status bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar ditetapkan sebagai bencana nasional.

Tjahjo menuturkan, bahwa ada beberapa pertimbangan intuk menetapkan sebuah kejadian bencana statusnyaenjadi bencana nasional.

“Pertimbangan penetapan status bencana nasional sebagai berikut, pertama bila Pemerintah Daerah tidak berfungsi”, kata Tjahjo seperti dikutif Kominfo, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Menurutnya, terkait bencana di NTB, pemerintah provinsi masih berfungsi, roda pemerintahan di tingkat kabupaten serta kota juga masih berjalan. Berbeda dengan gempa yang disusul tsunami di Aceh, dimana roda pemerintahan tidak jalan.

“Dalam hal ini pemerintahan Provinsi NTB masih berfungsi, Pemkab juga masih berfungsi”, ungkap Tjahjo.

Thahjo melanjutkan, pertimbangan kedua adalah bila sebagian besar akses transportasi lumpuh.

“Namun dalam peristiwa gempa di NTB, begitu kejadian, pemerintah telah bergerak cepat mengerahkan sumber daya nasional melalui semua kementerian dan lembaga”, ujar Thahjo.

Pertimbangan ketiga, Thahjo menjelaskan, bila regulasi atau peraturan dan perundangan yang menghambat pelaksaan tanggap darurat, maka kemudian bisa diputuskan statusnya menjadi bencana nasional.

“Namun kenyataannya semua regulasi mendukung, selain itu Indonesia juga telah punya regulasi kedaruratan. Contoh Dana Siap Pakai (DSP) dan penggunaannya”, jelas Thahjo. (uar/kmf)

Tinggalkan Balasan